KILAS BERITA

  • Jumhur:" Pemutihan" 1,2 Juta TKI Kerja BesarLihat FotoJumhur:” Pemutihan” 1,2 Juta TKI Kerja Besar

Semarang, (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan” pemutihan ” atau pemeriksaan 1,2 juta TKI di Malaysia yang akan berlangsung mulai 1 Agustus merupakan kerja besar.

“Saya tegang, tidak bisa tidur tetapi saya berterima kasih kepada pemerintah Malaysia yang memutuskan program pemutihan itu,” katanya di Semarang, Kamis.

Ia mengatakan Perwakilan RI di Malaysia, baik Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal di negara bagian di negeri jiran itu, harus setiap hari melayani pendaftaran dan pembuatan dokumentasi baru bagi para TKI yang masuk dalam “pemutihan”.

“Saya memperkirakan setiap hari harus menyiapkan 8.000 dokumen,” katanya.

BNP2TKI dan Perwakilan RI di Malaysia mengoordinasikan proses “pemutihan” atau penelitian 1,2 juta TKI di negeri jiran itu.

Pemerintah Malaysia `memutihkan” atau meredokumentasi sekitar dua juta tenaga kerja asing di negeri itu dan dari jumlah itu terdapat sekitar 1,2 juta TKI.

Jumhur mengatakan rencana “pemutihan” terhadap TKI dan para pekerja asing diumumkan pemerintah Malaysia pada 23 April 2011 dengan menetapkan jadwal pelaksanaan Juni 2011.

Namun kemudian sempat mundur dua kali dan akhirnya diputuskan pada 1 Agustus 2011.

Program “pemutihan “itu ditangani tiga instansi berwenang yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia (Tenaga Kerja), Imigrasi, dan melibatkan ratusan agen penyalur TKI di Malaysia.

Sementara proses “pemutihan “akan memakan waktu sedikitnya enam bulan atau bahkan setahun lebih, katanya.

Pelaksanaan “pemutihan” juga menerapkan pola sidik jari yang diberlakukan pihak Malaysia.

Terbesar

Jumhur mengakui program “pemutihan “kali ini merupakan terbesar dalam sejarah penempatan TKI di Malaysia.

Para TKI yang diputihkan erdiri atas mereka yang sudah berada dan bekerja di Malaysia terhitung sejak tiga tahun lalu atau lebih.

“Pemutihan” akan dilakukan kepada TKI berdokumen tidak lengkap serta tidak berdokumen sama sekali alias berstatus ilegal, katanya.

Dengan kondisi itu pula TKI yang akan diputihkan dapat dikelompokkan sebagai “overstayers” atau pelanggar batas izin tinggal.

Mengenai tahapan “pemutihan”, kata Jumhur, diawali pendaftaran langsung para TKI melalui tiga instansi berwenang tersebut atau difasilitasi perusahaan penyalur TKI setempat yang ditunjuk pemerintah Malaysia.

Tahap berikutnya, pemerintah Malaysia memverifikasi jumlah TKI dalam tiga kategori, yakni TKI memiliki dokumen paspor tapi tidak memiliki permit (izin) kerja namun tetap diterima bekerja oleh majikan (pengguna).

Setelah itu TKI dalam kategori berdokumen paspor tapi telah melebihi batas waktunya dan menjadikannya “overstayers”.

Atas dasar ini perusahaan penyalur TKI akan mencarikan majikan baru di Malaysia.

Terakhir, verifikasi TKI yang tidak memiliki dokumen paspor serta pendukung kelengkapan lainnya tetapi banyak di antaranya bekerja secara ilegal dan tidak bermajikan karena umumnya berangkat tanpa prosedur resmi.

Oleh karena itu, katanya, TKI jenis ini berakibat pada risiko dipulangkan (deportasi) pemerintah Malaysia.

“Kategori pertama dan kedua merupakan kelompok TKI yang tidak berdokumen lengkap sedangkan kategori ketiga adalah TKI yang tidak berdokumen sama sekali,” ujar Jumhur.

Seusai tahapan verifikasi maka pemerintah Malaysia mengumumkan adanya pemutihan atau berupa pengampuan kepada semua jenis TKI yang diproses pemutihannya.

Kemudian, tahapan proses berpindah ke KBRI dan Konsulat Jenderal RI.

Bagi TKI yang tidak berdokumen lengkap maka KBRI/KJRI akan mengeluarkan paspor sekaligus mengesahkan kontrak kerja baru TKI dengan majikan yang telah disiapkan perusahaan penyalur TKI.

Ada pun untuk TKI tidak berdokumen sama sekali akan diproses kepulangannya ke Indonesia dengan dibekali Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dari KBR/KJRI.

60 persen

Menurut data KBRI, dari 1,2 juta WNI/TKI yang diproses “pemutihannya”, sebanyak 60 persen ditangani langsung pembuatan dokumen “barunya” oleh KBRI Kuala Lumpur, 40 persen di luar itu oleh Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan KJRI Penang dengan masing-masing melayani 20 persen.

Mengingat jumlahnya yang sangat besar itu, Jumhur mengharapkan KBRI/KJRI dapat mengantisipasi proses tindak lanjut pemutihan TKI dengan tenaga yang memadai di samping kebutuhan fasilitas proses pendokumenan TKI.

“Termasuk menghindari kemungkinan terjadinya suasana tidak tertib saat pelaksanaan,” katanya.

Sebab, kata dia, dapat dibayangkan jika betul pelaksanaan “pemutihan “TKI dimulai pada 1 Agustus 2011, tentu bulan berikutnya akan membuat jajaran KBRI Kuala Lumpur beserta KJRI Johor Bahru dan Penang dalam kesibukan sangat tinggi.

Jumhur menyebutkan saat ini ada 2,5 juta TKI di Malaysia terdiri atas mereka berdokumen atau mencatatkan diri pada pemerintah dan TKI yang tidak berdokumen.

============================================

Pengusaha Korsel Ingin Tambah TKI

Pengusaha Korsel Ingin Tambah TKILihat Foto

Busan (ANTARA) – Beberapa pengusaha di Busan, Korea Selatan, menyatakan terkesan dengan kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perusahaannya dan berniat untuk terus menambahnya.

Permintaan tersebut diungkapkan saat kunjungan delegasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) ke Busan, Jumat.

Di Busan, delegasi yang dipimpin oleh BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat mengunjungi SH Pack Co Ltd yang memperjakan tujuh orang TKI dari 24 orang tenaga kerja asing, Bumi Co Ltd yang mempekerjakan sembilan TKI (tidak ada tenaga kerja asing lainnya) dan Happy Call Co Ltd yang akan menerima 30 TKI.

Presiden SH Pack (memproduksi komponen konstruksi), Jong Won Lee secara langsung meminta kepada Jumhur untuk menambah kembali TKI. Jong terkesan dengan kualitas kerja para TKI yang juga berperilaku baik.

“Minta tambah lagi,” kata Jong kepada Jumhur.

Sementara itu Presiden Bumi Seung Beom Go mengatakan bahwa TKI sangat pandai dalam bekerja.

Bahkan ia mengatakan tidak mau menerima tenaga kerja asing lainnya asal penerimaan TKI lancar.

Saat ini perusahaan yang memproduksi komponen mobil tersebut sedang dalam proses menambah empat TKI lagi.

Dirut Happy Call Hyun Sam Lee mau mempekerjakan TKI karena mendengar TKI rajin, sopan dan cepat beradaptasi. Ia juga memperoleh informasi produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

Pada saat berkunjung Jumhur memberikan sertifikat apreasiasi atas perhatian perusahaan terhadap TKI.

Saat ini jumlah TKI di Korsel mencapai 37.000 orang. Jumlah ini kedua terbesar setelah Vietnam dan Jumhur memperkirakan jumlah TKI di Korsel akan melewati Vietnam. Jumlah itu melonjak karena pada 2007, saat Jumhur baru memimpin BNP2TKI, Indonesia hanya berada diurutan kelima pemasok tenaga kerja asing ke Korsel.

Pada tahun 2011 Indonesia memberangkatkan 6.300 TKI ke Korsel. Pada tahun 2012 Indonesia mendapat kuota 10.500 tenaga kerja. Pengiriman TKI ke Korsel dilakukan secara antarpemerintah. (tp

=========================================

YOGYAKARTA – Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April mendatang dianggap HMI Cabang Yogyakarta sebagai kebijakan menyesatkan.

HMI Yogyakarta menilai pemerintah tidak perlu menambah anggaran berapa pun tingginya harga minyak dunia. Mereka meluapkan penolakan dengan melakukan aksi demo di kantor pertamina cabang DIY di Jalan Mangkubumi, Yogyakarta.

Sempat terjadi ketegangan saat massa menyampaikan orasi di depan pintu masuk kantor Pertamina, sebab petugas keamanan dan polisi menghadang massa agar tidak masuk ke dalam gedung.

Mereka melakukan orasi bergantian di depan pintu masuk. Setelah selesai menyampaikan aspirasi, mereka melintas ke selatan menuju Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro. Dalam orasinya, mereka menilai pemerintah melakukan tindakan menyesatkan jika menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Pemerintah telah membodohi rakyat dengan melakukan brain wash demi tekanan dunia internasional. Penghapusan subsidi BBM merupakan bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia,” terang Arif dari HMI Yogyakarta, Rabu (21/3/2012).

Dia menyebut tidak ada transparansi perhitungan harga pokok dan jual BBM. Dana kompensasi (BLSM) dinilainya tidak akan memberi manfaat serta tidak memenuhi aspek keadilan kerena penghasilan masyarakat tetap. Kenaikan harga bahan pokok imbas dari kenaikan harga BBM juga menimbulkan inflasi.

“Minyak yang kini digunakan oleh masyarakat berasal dari bumi Indonesia sendiri, sehingga tidak seharusnya dibeli oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi, karena dalam kasus ini sebagai selisih antara harga jual kepada rakyat dengan minyak dunia. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali,” jelasnya.

Dengan harga jual rata-rata BBM berbagai jenis di Indonesia sekira Rp2.000 per liter, lanjut dia, pemerintah sebenarnya sudah memperoleh keuntungan Rp1.460 yang berasal dari selisih harga jual dengan biaya pengadaan sebesar Rp540.

“Jadi dengan menaikkan harga BBM saat ini, kebijakan pemerintah itu menyesatkan,” tegasnya.

Dalam APBN Pemerintah, kata dia, telah melakukan perhitungan menyesatkan dengan mengacu pada BBM Internasional mencapai Rp3.240 per liter. Pemerintah selalu menyebut perlu dilakukan subsidi dengan alasan tingginya harga BBM Internasional dengan dibanding harga jual rata-rata di dalam negeri sekira Rp2.000 per liter, atau subsidi sekira Rp1.240 per liter.

(ton)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s